Instrumen Keuangan Negara

Peringkat broker opsi biner:

5. instrumen keuangan negara

Dian Oktavia

Published on Feb 13, 2020

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
MATERI KULIAH

  • 0 Comments
  • 0 Likes
  • Statistics
  • Notes

Be the first to comment

Be the first to like this

  1. 1. INSTRUMEN KEUANGAN NEGARA DOSEN: NUR ROHIM YUNUS, LLM
  2. 2. PENGERTIAN • Hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang yang dikuasai oleh negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. • Pengertian barang yang dikuasai oleh negara dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang berwujud dan barang tidak berwujud. • Penguasaan yang dilakukan oleh negara sesuai dengan substansi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memberikan keabsahan untuk memilikinya. Kepemilikan dalam negara hanya berada pada pemilik kedaulatan yaitu rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar.
  3. 3. LANDASAN HUKUM UUD NRI 1945 Pasal 23, • Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat; • Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu.
  4. 4. LANDASAN HUKUM Pasal 23A • Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B • Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C • Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D • Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
  5. 5. LANDASAN HUKUM Pasal 23E • Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; • Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya; • Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  6. 6. LANDASAN HUKUM Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan negara adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (UUPN); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UUP3KN); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK); 6. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UUAPBN) yang ditetapkan setiap tahun, kecuali ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lalu tetap digunakan. (Lihat: Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Rjawali Press, 2020), cet-IV, hal: 5)
  7. 7. KEDUDUKAN HUKUM KEUANGAN NEGARA • Hukum keuangan negara memiliki kedudukan sentral terhadap negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern (Welfare state modern) dalam kaitan pencapaian tujuan negara. Hal ini didasarkan pada indikator substansi dan penaatan terhadap hukum keuangan negara sebagai hukum positif. • Hukum keuangan negara berada pada tataran hukum public karena substansinya tertuju pada kepentingan negara. Sekalipun hukum keuangan negara berada pada tataran hukum public tidak berarti bahwa tidak memiliki ketersinggungan dengan hukum yang dikelompokkan kedalam hukum privat. Ketersinggungan itu terjadi ketika objek hukum keuangan negara berupa keuangan negara yang pengelolaanya berada pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.
  8. 8. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Menurut Pasal 2 huruf g UUKN: • Hak negara untuk memungut pajak; • Hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang; • Hak negara untuk melakukan pinjaman; • Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara; • Kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga; • Penerimaan negara; • Pengeluaran negara; • Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum; • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
  9. 9. SUMBER KEUANGAN NEGARA 1. Pajak negara yang terdiri dari; Pajak penghasilan; Pajak pertambahan nilai barang dan jasa; Pajak penjualan atas barang mewah; Bea materai 2. Bea dan cukai yang terdiri dari; Bea masuk; Cukai gula; Cukai tembakau. 3. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari; a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dan pemerintah; b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah; e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
  10. 10. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  11. 11. SIAPA PENGELOLA KEUANGAN NEGARA? • 1. PRESIDEN Presiden memegang kewenangan tertinggi pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara yang berada dalam kewenangan Presiden meliputi kewenangan secara umum dan kewenangan secara khusus sehingga kedudukannya sebagai Chief Financial Officer. Pengelolaan keuangan negara secara umum tetap berada Presiden dan akhir tahun anggaran wajib dipertanggungjawabkan kepada pemilik kedaulatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanggungjawaban itu merupakan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di bidang keuangan negara.
  12. 12. • Kewenangan untuk mengelola keuangan negara dari Presiden sebagai bagian dari pemerintahan negara secara yuridis; a. Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. (Lihat: Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Rjawali Press, 2020), cet-IV, hal: 46)
  13. 13. • 2. MENTERI KEUANGAN Menteri keuangan memilki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUKN, adalah sebagai berikut. a. Menyusun kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro; b. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara; c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang- undang; f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertangguang jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiscal berdasarkan ketentuan
  14. 14. MENTERI KEUANGAN BERWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) UUP3KN ADALAH: • Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; • Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran negara; • Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; • Menetapkan system penerimaan dan pengeluaran kas negara; • Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; • Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; • Menyimpan uang negara; • Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; • Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara; • Melakukan pinjaman atas nama pemerintah; • Memberikan pinjaman atas nama pemerintah; • Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; • Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akutansi pemerintahan; • Melakukan penagihan piutang negara; • Menetapkan system akutansi dan pelaporan keuangan negara; • Menyajikan informasi keuangan negara; • Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pengahpusan barang milik negara; • Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; • Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara.
  15. 15. MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA • Pengelolaan keuangan negara yang berada dalam kewenangan menteri/pimpinan lembaga merupakan pula pengelola keuangan negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, baik lembaga nonkementerian maupun lembaga negara. Sementara itu, menteri keuangan merupakan pula pengelola keuangan negara pada bagian ini, karena tergolong ke dalam pengguna anggaran/pengguna barang untuk kepentingan departemen keuangan.
  16. 16. BENDAHARA • Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. • Berdasarkan pengertian ini, bendahara terdiri dari, a) bendahara umum yang berada dalam kewenangan menteri keuangan untuk mengelola keuangan negara, dan b) bendahara khusus yang dilakukan oleh orang atau badan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga nonkementerian, dan lembaga negara.
  17. 17. PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA • Pegawai Negara meliputi Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. • Pegawai Negeri dapat diangkat untuk mengeola keuangan negar, tetapi tidak berstatus sebagai bendahara sehingga tidak memilki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Akan tetapi, kewajiban itu hanya tertuju pada atasan yang membawahi pegawai negeri bukan bendahara.
  18. 18. PEJABAT LAIN • Keuangan negara boleh pula dikelola oleh pejabat lain. Penjelasan pada Pasal 59 ayat (2)UUP3KN secara tegas menentukan bawa pejabat lain meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. Contoh, pejabat lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, staf komisi pemberantas korupsi, atau staf pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LinkedIn Corporation © 2020

Share Clipboard

Public clipboards featuring this slide

Select another clipboard

Looks like you’ve clipped this slide to already.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [] []

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. []

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. []

Peringkat broker opsi biner:

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. []

Definisi Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

  • Fiscal Decentralization represents setting limits for decision making at sub-central level by strengthening power and responsibility of lower-tiers of public administration in providing and financing public goods, it is a process of purposeful distribution of tasks among individual subjects of administration having financial impacts. []
  • Decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or the private sector. []
  • Fiscal Decentralisation is the empowerment of people by the fiscal empowerment of their local governments. []

Konsep Desentralisasi

Machfud Siddik (2002) menulis, desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. []

Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas: []

  • Desentralisasi Politik (Political Decentralization);
  • Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization);
  • Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan
  • Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

Manfaat dan Kelemahan Desentralisasi Fiskal

Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat dan empat kelemahan desentralisasi fiskal. []

Manfaat desentralisasi fiskal adalah:

  • Efisiensi ekonomis.
    Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.
  • Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah.
    Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat.

Sedangkan kelemahannya adalah:

  • Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.
  • Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
  • Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
  • Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat.

Manfaat Penerapan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

  • Desentralisasi akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
  • Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik. []

Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Sampai Tahun 1999

  • 1948: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Tentang Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
  • 1957: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • 1965: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
    Pembagian tingkatan daerah menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan.
  • 1971: MPR hasil Pemilu 1971 menetapkan konsep otonomi yang berbeda, yaitu “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.
  • 1974: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
    Pemerintah daerah dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu Provinsi (Daerah Tingkat I) dan Kabupaten/Kotamadya (Daerah Tingkat II). Fokus otonomi pada Daerah Tingkat II.
    Otonomi daerah tingkat II ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena tidak ada peraturan pelaksanaannya.
  • 1992: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.
  • 1995: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan. []

Praktik penyelenggaraan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974: []

  • Dekonsentrasi: Penyediaan pelayanan dilaksanakan dan dibiayai langsung oleh instansi departemen di tingkat Daerah Tingkat II.
  • Desentralisasi: Penyediaan pelayanan sepenuhnya dilaksanakan dengan wewenang otonomi pemerintah daerah.
  • Tugas Pembantuan: Penyediaan pelayanan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan bimbingan teknis dari departemen di pusat.
  • Penyediaan pelayanan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah menganut pendekatan pembantuan.
  • Penyediaan pelayanan/program yang bersifat padat modal sebagian besar diselenggarakan oleh instansi departemen di Daerah Tingkat II melalui pendekatan dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, yang diterbitkan tanggal 29 April 1995, diharapkan menjadi tahapan awal untuk menuju otonomi daerah yang lebih luas dan menjadi terobosan dari belenggu proses desentralisasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Tanggal 29 April dicanangkan menjadi Hari Otonomi Daerah oleh Presiden Soeharto. []

Ke-26 daerah yang menjadi Daerah Tingkat II Percontohan adalah:

  1. Kabupaten Aceh Utara (Daerah Istimewa Aceh)
  2. Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara)
  3. Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat)
  4. Kabupaten Kampar (Riau)
  5. Kabupaten Batanghari (Jambi)
  6. Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan)
  7. Kabupaten Lampung Tengah (Lampung)
  8. Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu)
  9. Kabupaten Bandung (Jawa Barat)
  10. Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah)
  11. Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta)
  12. Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur)
  13. Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat)
  14. Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah)
  15. Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan)
  16. Kabupaten Kutai (Kalimantan Timur)
  17. Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara)
  18. Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah)
  19. Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan)
  20. Kabupaten Kendari (Sulawesi Tenggara)
  21. Kabupaten Badung (Bali)
  22. Kabupaten Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat)
  23. Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur)
  24. Kabupaten Aileu (Timor Timur)
  25. Kabupaten Maluku Tengah (Maluku)
  26. Kabupaten Sorong (Irian Jaya)

Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Sebelum Tahun 2001

Subsidi Daerah Otonom

  • Bertujuan untuk mendukung anggaran rutin pemerintah daerah guna membantu menciptakan perimbangan keuangan antartingkat pemerintahan.
  • Sekitar 95% digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah di daerah.
  • Sebagian kecil lainnya digunakan untuk keperluan lain, yaitu subsidi bagi pengeluaran rutin di bidang pendidikan dasar, ganjaran bagi pegawai peedesaan, subsidi untuk penyelenggaraan rumah sakit di daerah, dan subsidi untuk pembiayaan pelatihan pegawai pemerintah.
  • Dikategorikan dalam transfer pusat yang bersifat khusus (specific grant), karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan penggunaan Subsidi Daerah Otonom (SDO). Kegunan dari transfer ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejak Tahun ANggaran 1999/2000, dalam rangka memperjelas anggaran yang dikelola pusatdan daerah, digunakan istilah Dana Rutin Daerah (DRD) sebagai nama pengganti dari SDO. Seluruh komponen dan mekanisme yang ada dalam SDO sama dengan yang ada dalam DRD. []

Bantuan Inpres

  • Memberikan bantuan pembangunan daerah baik yang bersifat umum maupun khusus yang diberikan atas Instruksi Presiden.
  • Tujuan dari Bantuan Inpres adalah untuk mencapai pemerataan, terutama dalam hal kesempatan kerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
  • Dasar pemberian bantuan adalah adanya penyerahan sebagian urusan kepada daerah dan terbatasnya kemampuan kemuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai urusan-urusan tersebut.
  • Tahun anggaran 1999/2000, anggaran yang dikelola oleh daerah dikenal dengan Dana Pembangunan Daerah (DPD) sebagai nama pengganti Bantuan Inpres. []

Daftar Isian Proyek

Daftar Isian Proyek (DIP) diklasifikasi menjadi in-kind allocation, karena walaupun dananya mengalir ke daerah, tidak masuk dalam anggaran pemerintah daerah. Sementara subsidi dan bantuan dapat dikategorikan sebagai bantuan antartingkat pemerintahan (intergovernmental grant) karena menjadi bagian anggaran dari pemerintah daerah. []

Era Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya (2001-Sekarang)

Tahun 1998 kekuasaan orde baru berakhir. Tuntutan demokrasi dan pemberdayaan daerah menjadi sangat kuat. Pada masa Presiden Habibie (1999) dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah sehingga kewenangan daerah menjadi sangat besar. Sebagai konsekuensi, maka kantor pemerintah pusat yang ada di daerah (Kantor Wilayah dan Kantor Departemen) sebagian besar diserahkan kepada daerah termasuk pegawai dan asetnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan sumber keuangan kepada daerah, terutama melalui mekanisme transfer yang cukup besar kepada daerah dan juga dibarengi dengan kekuasaan pengelolaannya. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada pola perimbangan yang didasarkan pembagian kekayaan sumber daya alam dan masih sangat sedikit yang berbasis pada perpajakan.

Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terdapat beberapa perubahan yang cukup fundamental, yaitu:

  • Konsep desentralisasi lebih mengemuka dibandingkan dengan dekonsentrasi.
  • Pertanggungjawaban lebih bersifat horizontal daripada vertikal.
  • Pengaturan yang lebih jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah.
  • Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah.

Dengan didasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut, dimulailah pelaksanaan desentralisasi secara nyata di Indonesia pada Januari 2001.

Pada tahun 2004,dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi darerah, dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Petubahan peraturan tentang desentralisasi fiskal juga tak lepas dari adanya perubahan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. []

Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tahun 2001

Jenis Desentralisasi Sebelum Desentralisasi Fiskal Setelah Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Politik Pemilihan pemimpin nasional dan daerah dilakukan secara semilangsung. Pemilihan pemimpin nasional dan daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Desentralisasi Administrasi Kewenangan Pemerintah Pusat sangat luas, kewenangan Daerah Tingkat II terbatas. Kewenangan Pemerintah Pusat terbatas, kewenangan Kabupaten/Kota bertambah.
Jumlah wilayah relatif konstan dari tahun ke tahun, yaitu 27 Daerah Tingkat I dan 292 Daerah Tingkat II. Pemekaran wilayah berkembang dengan pesat. Tahun 2020 tercatat ada 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) masih relatif kecil, sekitar 700 ribu orang pada tahun 1999. Jumlah PNSD mencapai 3.052.865 orang pada tahun 2009.
Desentralisasi Fiskal Transfer ke Daerah sangat terbatas (18% dari belanja APBN 2000). Alokasi Transfer ke Daerah yang masuk ke APBD cukup besar (33% dari belanja APBN 2020).
Kewenangan memungut pajak bagi daerah masih terbatas. Peningkatan kewenangan daerah dalam memungut pajak.

Tabel bersumber dari Modul Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perkembangan Aliran Dana APBN ke Daerah

  • Alokasi Transfer ke Daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp 253,3 triliun pada realisasi tahun 2007 menjadi Rp 518,9 triliun pada APBN 2020.
  • Transfer ke daerah telah mencapai kisaran 1/3 dari belanja negara. Pada APBN Perubahan Tahun 2020, total transfer ke daerah mencapai 30,9% dari belanja negara dan direncanakan menjadi 31,3% pada APBN 2020.
  • Selain dana transfer ke daerah, pemerintah pusat juga mengalokasikan sebagian besar belanja untuk mendanai urusan pusat di daerah dan pelayan kepada masyarakat, antara lain melalui subsidi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, bantuan masyarakat melalui PNPM dan Jamkesmas, dan lain-lain.
  • Apabila dihitung secara keseluruhan, maka dana yang mengalir ke daerah mencapai kisaran 60% dari belanja negara. []

Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah

Beberapa Fakta Keberhasilan

  • Secara nasional (agregat), transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran.
  • Pada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapitanya sangat tinggi, ternyata mengalami menurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
  • Desetralisasi fiskal telah secara nyata memberikan dampak catching-up bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya.
  • Telah terjadi peningkatan output layanan publik di daerah:
    • Output pendidikan (Angka Partisipasi Murni/APM Sekolah Dasar)yang meningkat di seluruh provinsi.
    • Output kesehatan (Angka Kematian Bayi/IMR) yang menurun signifikan di seluruh provinsi. []

Keberhasilan Desentralisasi Fiskal dari Sudut Pandang “International Expert/Scholars”

  • Sistem transfer yang berbasis equalization di Indonesia terbukti bekerja secara lebih efektif dibanding beberapa negara lain seperti Cina dan Filipina.
  • Desain sistem Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia banyak mengurangi ketimpangan antardaerah sehingga mampu mendukung peningkatan identitas lokal dan sekaligus mengurangi gejolak perpecahan antardaerah.
  • Desentralisasi fiskal telah mendorong pemerintah daerah membelanjakan secara lebih banyak pada sektor layanan publik yang mendasar, utamanya pendidikan dan kesehatan, guna mengejar ketertinggalan kualitas laynan di kedua sektor tersebut. []

Kendala dan Tantangan

Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pajak Daerah

  • Baru 18 dari 492 daerah yang telah memungut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)sebagai pajak daerah pada tahun 2020, meskipun batas waktu pengalihan sampai dengan Januari 2020.
  • Sampai akhir 2020 50,2% Pemda siap untuk memungut PBB-P2, yang dari sisi potensi telah mencakup 91,3%.
  • Beberapa daerah terkendala oleh kecilnya potensi PBB-P2, kesiapan SDM, sarana dan prasarana, dan perangkat pendukung lainnya. []

Kendala dan Tantangan Transfer ke Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH)

  • Identifikasi daerah penghasil (prinsip by origin) seringkali terlambat karena keterlambatan penyediaan data perhitungan.
  • Penyaluran DBH didasarkan pada realisasi yang baru diketahui pada tahun berikutnya, sehingga menimbulkan permasalahan kurang bayar.
  • Banyaknya usulan daerah untuk mendapatkan bagi hasil yang belum diatur dalam UU, misalnya pajak ekspor, perkebunan, daerah pengolah migas. []

Dana Alokasi Umum (DAU)

  • Alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji PNSD, menyebabkan inefisiensi dalam belanja pegawai daerah.
  • Formulasi dan kebijakan DAU yang dialokasikan secara otomatis untuk daerah otonom baru mendorong pemekaran daerah.
  • Alokasi DAU hasilnya baru dapat diinformasikan ke daerah pada bulan November (setelah penetapan APBN akhir Oktober) menyulitkan daerah dalam penyusunan APBD. []

Dana Alokasi Khusus (DAK)

  • Kerancuan fokus DAK, equalisasi, national priority, atau support untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
  • Petunjuk teknis DAK yang rigid dan seringkali terlambat sehingga menyulitkan daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK.
  • Penyediaan Dana Pendamping dianggap memberatkan bagi beberapa daerah.
  • Penetapan daerah penerima dan besarannya tidak dapat diprediksi dan baru dapat diinformasikan ke daerah pada bulan November (setelah penetapan APBN akhir Oktober) menyulitkan daerah dalam penyusunan APBD. []

Kendala dan Tantangan Pengelolaan Pengelolaan APBD

  • APBD seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, pada tahun 2020, 524 daerah, yang menetapkan APBD tepat waktu hanya sebanyak 274 daerah (52% daerah). Pada 2020 hanya 211 daerah (40%) dan 2020 sebanyak 214 daerah (41%).
  • Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% (untuk provinsi di kisaran 25% dan untuk kabupaten/kota di kisaran 51%) dan terus meningkat hingga tahun 2020. Baru tahun 2020 belanja pegawai mengalami penurunan secara proporsi terhadap belanja total.
  • Proporsi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2020, dimana belanja modal mempunyai proporsi diatas 20%. []

Referensi

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Surat Utang Negara & Tata Cara Mengelola Instrumen Keuangan Ini

Serba-Serbi Surat Utang Negara

Surat Utang Negara merupakan surat berharga, berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang pembayaran bunganya dijamin oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.

Surat Utang Negara atau SUN ini diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, mengelola portofolio utang negara dan menutup kekurangan kas jangka pendek. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan surat ini setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN. Dana untuk pembayaran bunga SUN disediakan di dalam APBN. APBN sendiri disusun sebagai pedoman belanja untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh negara.

Baca Juga: Fungsi APBN dan Peran Pajak di Dalamnya

SUN dapat dimanfaatkan sebagai beberapa instrumen keuangan, di antaranya sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, dan instrumen pasar keuangan.

Tata Cara Mengelola

Pengelolaan SUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Peraturan ini mengatur beberapa hal di antaranya:

  • Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu.
  • Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo.
  • Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia.
  • Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang.
  • Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang.
  • Jenis dan bentuk SUN.

Dasar Hukum Penerbitan

Dalam prakteknya, SUN tidak diterbitkan begitu saja, ada beberapa landasan hukum yang mendasari terbitnya sebuah SUN:

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang SUN di Pasar Perdana.
  • Peraturan menteri keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang negara di Pasar perdana.
  • Peraturan Menteri keuangan Nomor 209/OMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009.
  • Peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi Peraturan Bank Indonesia dan Surat edaran Bank Indonesia, terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai registrasi, kliring, agen lelang dan central register.

Bentuk Surat Utang Negara

Secara umum bentuk-bentuk SUN dapat dibedakan menjadi:

Obligasi Negara

SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Sementara obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Obligasi negara dapat dibedakan menjadi:

  • Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya.
  • Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

Obligasi negara juga dapat dibedakan berdasarkan denominasi mata utang (rupiah atau valuta asing). SUN dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SUN yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan.

Surat Perbendaharaan Negara

SUN dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (pembayaran atas bunga dari selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo). Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.

Pajak Atas SUN

Tarif PPh Final atas bunga surat utang atau obligasi untuk proyek infrastruktur ada di angka 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20% bagi wajib pajak luar negeri sesuai dengan ketetapan dalam PP No.100 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Perlakuan pajak obligasi juga berbeda pada jenis instrumen investasi. Misalnya obliogasi yang menjadi penempatan dana pensiun tidak dikenakan tarif PPh Final, sementara pajak bunga obligasi reksa dikenakan tarif 20%.

PPh Final sendiri merupakan pajak yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Selain bunga obligasi, ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi penjualan saham di bursa efek, dan omzet dari Usaha Kecil Menengah dengan tarif 0,5%.

Peringkat broker opsi biner:
Tempat berinvestasi
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: