Pajak Keuntungan Perdagangan Forex Pajak Penghasilan Dilonggarkan Jadi 20 Persen di 2021

Peringkat broker opsi biner:

2 Jenis Rincian Tarif PPh 21 Terbaru Beserta Contoh Perhitungannya

Dua Jenis Tarif PPh 21

Tarif PPh 21 pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan (wajib pajak) yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak memiliki NPWP.

Selain itu, tarif pajak penghasilan ini juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima wajib pajak tiap tahunnya (bersifat progresif).

Artinya, semakin tinggi penghasilan yang Anda terima, semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang dikenakan pada Anda.

Lantas, berapa sih tarif PPh 21 yang berlaku saat ini?

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2020, berikut ini tarif PPh 21 untuk Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP:

Tarif Pajak Penghasilan PPh21 Dengan NPWP

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan tahunan hingga Rp50.000.000

Penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000

Peringkat broker opsi biner:

Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000

Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000

Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Tanpa NPWP

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berikut ini rincian tarifnya:

  • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
  • Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
  • Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Baca juga:

Kesalahan dalam Menghitung Tarif PPh 21

Dalam melakukan penghitungan PPh 21, terkadang masih ada orang yang melakukan kesalahan mendasar seperti salah menerapkan tarif yang berlaku.

Misalnya, jika penghasilan Anda senilai Rp600.000.000/tahun, maka Anda langsung mengalikan penghasilan tersebut dengan tarif 30%. Akibatnya, hasil perhitungan PPh 21 Anda jadi tidak akurat. Untuk membantu Anda, berikut ini contoh penghitungan PPh 21 yang salah dan yang benar.

1. Contoh perhitungan tarif PPh 21 yang salah:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak: Rp600.000.000

Ada Pajak Digital, Pelanggan Netflix dan Spotify akan Kena Biaya Tambahan 10 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memasukkan pajak digital atau pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk di dalamnya Netflix dan Spotify.

Setali tiga uang, pelanggan Netflix dan Spotify bakal bayar biaya tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai transaksi.

Sebagai contoh, biaya berlangganan Netflix terendah saat ini dipungut sekitar Rp 50.000 per bulan. Nah ke depan, biayanya akab bertambah menjadi Rp 55.000 per bulan.

Selain pajak konsumen, pemerintah pun akan menagih pajak penghasilan (PPh) dari perushaan Netflix dan Spotify, sebab selama ini belum terjamah.

Skema PMSE ini menggunakan model significant economic presence, artinya perusahaan harus menarik PPN dan bayar PPh selama memiliki manfaat ekonomi di Indonesia. Ketentuan PMSE ini pun berlaku bagi perusahaan digital dalam negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Beleid ini, ditetapkan Presiden RI Joko Widodo 31 Maret 2020 dan segera disampaikan ke parlemen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memasukkan pasal terkait PMSE dalam Perppu lantaran tren meningkatnya transaksi digital.

Pemerintah memandang hal tersebut terjadi dalam kondisi social distancing seperti saat ini.

Setali tiga uang, harapannya bisa menjadi tambahan penerimaan negara tahun ini, mengingat basis penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan diproyeksikan turun sebagai konsekuensi stimulus pemerintah.

“PMSE ada di Perppu, belakangan sangat besar terjadi transaksi elektronik dengan demikian ini akan menjadi basis pajak pemerintah melalui skema significant economic presence baik untuk subjek pajak dalam maupun luar negeri,” ujar Menkeu Selasa (1/4/2020).

Informasi saja, skema PMSE selangkah lebih maju, sebab pembahasan sebelumnya berada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan.

Pemerintah Turunkan Tarif PPh Badan hingga 2022, Ini Cara Menghitungnya

04 Apr 2020, 12:00 WIB Diperbarui 04 Apr 2020, 12:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk 2020 sudah dapat menggunakan tarif PPh badan 22 persen sesuai Perpu No.1/2020.

Hal tersebut tertulis dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) No.SP-13/2020 tentang Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25, Sabtu (4/4/2020).

Sesuai Perppu Nomor 1/2020, pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022.

Penghitungan PPh untuk tahun pajak 2020 masih menggunakan tarif 25 persen. Dengan demikian, penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2020 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif yang lama, yaitu 25 persen.

“Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran PPh badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen mulai masa pajak SPT tahunan 2020 disampaikan dan masa pajak setelahnya,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut, Sabtu (4/4/2020).

Adapun bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2020 sampai dengan akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

Sedangkan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT tahunan 2020, tapi sudah menggunakan tarif baru 22 persen.

Untuk itu pemerintah mengimbau wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2020 agar dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh Pasal 25.

Otoritas mengingatkan pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Pembayaran pajak menjadi wujud partisipasi masyarakat (wajib pajak) dalam membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus Corona dan membantu sesama, terutama yang paling terdampak.

Peringkat broker opsi biner:
Tempat berinvestasi
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: