Perdagangan Orang Dalam Menggunakan Opsi Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai

Peringkat broker opsi biner:

Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus

Artikel

Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus

Suara Ibu Sulis terdengar geram ketika bercerita mengenai apa yang terjadi pada salah satu putrinya, yang menjadi korban – dan pada akhirnya penyintas – perdagangan orang pada akhir 2020.

“Tidak bisa saya bayangkan ketakutannya., Dia jauh dari rumah, bekerja untuk rumah biadab itu. Dia melihat semuanya., Dia seperti jadi orang lain ketika saya pertama kali mendengar suaranya (melalui telepon) setelah sekian lama tidak berhubungan,” kata Ibu Sulis berapi-api.

“Keluarga kami broken home. Anak-anak melihat orangtua tidak akur. Mungkin itu yang menyebabkan dia memutuskan pergi,” jelas Ibu Sulis yang berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan.

“Anak saya mungkin frustasi dan tidak tahan kondisi keluarga kami,” tegas ibu Sulis, 45 tahun.

Bella yang lahir pada tahun 1995, menurut ibunya, tergoda dengan iming-iming gaji Rp 10 juta per bulan sebagai SPG. Dia mendapat tawaran dari teman masa kecilnya yang memang sudah lebih dulu bekerja di Dobo, kota kecil di Kepulauan Aru di Maluku.

Bersama dengan teman lama dan sahabatnya, Bella pergi diam-diam meninggalkan desa dan merasa bahwa mencari nafkah sendiri merupakan jawaban akan kegalauannya. Dari kampung mereka, Rawamangun di Palopo, gadis-gadis sebaya ini berangkat ke Makassar., Menginap satu malam di sebuah hotel dan bertemu dengan calon pemberi pekerjaan, yang ternyata adalah pemilik kelab malam. Lalu berangkat dengan pesawat menuju Ambon pada keesokan harinya.

Para pelaku praktek perdagangan orang ini diduga menggunakan sistem sel yang terputus-putus di satu daerah ke daerah lain., Hampir serupa dengan cara sindikat narkoba beroperasi. Sehingga dari Ambon, gadis-gadis Palopo ini bertemu dengan orang yang berbeda yang membawa mereka ke Pulau Aru. Dan cerita sedih berkepanjangan dimulai ketika mereka menginjakkan kaki di tempat kerja mereka.

“Dia magang untuk 3 bulan baru boleh dibawa keluar. Selama itu dia kerja melayani tamu, menemani minum. Setiap hari dia disuruh memakai pakaian seminim mungkin dan dipajang di ruang kaca. Bisa saya katakan separuh telanjang,” kata Ibu Sulis menceritakan apa yang dia dengar dari anaknya.

Bella dan teman-temannya melihat perlakuan buruk kepada perempuan yang bekerja di sana.; Bukan hanya dari para pelanggan tetapi juga pekerja laki-laki serta pemilik tempat hiburan itu.

Peringkat broker opsi biner:

“Mereka membuat perempuan menjadi binatang. Menjerat dengan hutang yang jelas-jelas tidak akan sanggup mereka bayar. Ada ibu-ibu yang samasekali tidak bisa meninggalkan tempat itu karena hutang banyak, anak banyak dan tidak jelas siapa saja bapaknya.”

“Bella juga melihat teman-temannya yang sakit atau hamil dibawa pergi dari pulau dan tidak pernah kembali.”

Cerita Bella hanyalah satu dari ribuan kisah pilu perdagangan orang. Tersamarkan dengan berbagai modus yang terus diperbaharui seiring dengan perkembangan jaman untuk menjerat korbannya. Iming-iming gaji bulanan dengan jumlah fantastis masih sering digunakan, tetapi para pemangsa mulai menggunakan media sosial untuk menjerat targetnya. Dan sudah ada pula kasus-kasus dimana korban dijerat melalui perjalanan umrah.

Nur Atin dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan sudah ada beberapa kasus dimana para pencari pekerjaan dikirim ke luar negeri melalui paket perjalanan umrah. “Ini terutama untuk mempermudah pengurusan dokumen perjalanan. Yang terpenting adalah mereka bisa dikirim ke tempat-tempat yang bersedia membayar.”

Dan di beberapa daerah-daerah di Sulawesi Selatan, seperti Bone dan Bulukumba tradisi merantau (atau meninggalkan kampung halaman untuk mengadu peruntungan) masih sangat kuat sehingga seringkali ketika ada korban perdagangan manusia, itu tidak dianggap sebagai korban kejahatan melainkan risiko dari tradisi merantau, tambah Nuratin. Secara nasional, banyak provinsi di Indonesia yang juga memiliki tradisi serupa, menjadi salah satu sebab mengapa perdagangan orang tetap marak terlepas dari upaya pemerintah untuk menanggulanginya.

“Ini kan berbeda, masyarakat dan aparat pemerintah setingkat kepala desa serta pemuka adat harus tahu, ada perbedaan dalam hal ini. Perdagangan orang adalah kejahatan dan bukan risiko orang merantau,” kata Nur Atin.

Nur Atin menjadi salah satu narasumber dalam acara workshop untuk implementasi UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 12-13 Maret di Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan bersama-sama oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (Australia-Indonesia Partnership for Justice/AIPJ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam tiga tahun terakhir Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi sumber tetapi juga menjadi tempat tujuan pengiriman. Pelabuhan laut internasional seperti Makassar dan Pare-Pare adalah dua pintu keluar yang sering dipakai dalam jalur perdagangan orang. Calon pekerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara biasanya dikumpulkan di Makassar atau Pare-Pare sebelum dikirim ke negara-negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, dan bahkan sampai Afrika.

Data yang disarikan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Saat ini ada sekitar 3-4 juta pekerja migran yang tersebar di berbagai negara. Tren baru perdagangan termasuk anak-anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial di wilayah penambangan di Maluku, Papua dan Jambi (data IOM). Sumber pemerintah dan non pemerintah juga melaporkan peningkatan jumlah pekerja tanpa dokumen ke luar negeri dikarenakan perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometric yang menyebabkan pemalsuan dokumen menjadi lebih sulit sehingga menjadi mahal untuk didapat. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran resmi rentan terhadap perdagangan orang.

Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberi pelayanan penyediaan akta kelahiran gratis untuk semua anak, bahkan yang lahir di luar ikatan pernikahan resmi.

“Tapi pemberian akta kelahiran gratis saja tidak cukup. Para petugas harus paham apa perdagangan orang, bagaimana modus-modusnya dan bagaimana penindakannya,” tegas Nur Atin.

Komisaris Polisi Jamillah dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengakui bahwa secara umum pemahaman mengenai perdagangan manusia memang masih rendah di kalangan aparat pemerintah secara umum dan khususnya penegak hukum.

“Kalau petugas (kepolisian) tidak mau menelusuri proses awalnya dan hanya melihat akhir dari cerita, sangat mudah menggunakan UU Ketenagakerjaan jika kasus berhubungan dengan buruh, atau UU Perlindungan Anak saja ketika menyangkut anak-anak dibawah umur. Orang-orang itu dengan mudah lolos dari jerat UU TPPO,” kata Jamillah.

Jamillah mengaku kesulitan jika berhubungan dengan data karena tidak konsistennya pelaporan dan pencatatan yang tidak rapi. Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Sulawesi Selatan Tenri Olle yang juga Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Bahkan para petugas yang sudah kita latih dan seharusnya menjadi focal point dalam hal ini bisa dimutasi atau dipindah ke daerah atau bagian lain sebelum ada proses regenerasi,” kata Tenri.

Dari sisi peraturan dan perundang-undangan, pemerintah Sulawesi Selatan sudah melangkah jauh dengan dikeluarkannya Perda dan pembentukan gugus tugas perdagangan orang, yang diantaranya memainkan peran untuk deteksi dini atau pencegahan.

Kerjasama dengan AIPJ, salah satunya, adalah untuk memperkuat implementasi kebijakan. Dalam kegiatan workshop tersebut Ketua Tim AIPJ Craig Ewers hadir dan menandatangani komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan orang. Gubernur Sulawesi Selatan, yang berhalangan hadir, diwakili oleh Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulsel H. Mappagio.

“Keberadaan kami di sini kami ingin mendorong kerja sama dari semua sektor dan bukan saatnya untuk saling menuding siapa yang salah karena isu yang kita hadapi ini saling terkait dan membutuhkan solusi yang didapat dari kontribusi semua sektor.”

“Kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia sudah bagus. Australia juga memberlakukan UU yang serupa jadi bisa ada harmonisasi UU untuk bersama-sama memberantas praktek-praktek perdagangan orang, bukan hanya di Indonesia tetapi di kawasan ASEAN,” kata Craig ketika diminta untuk berbagi pengalaman.

Menyikapi Perdagangan Manusia

oleh: Bibit Santoso

Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual.

Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga, definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Dalam hal perdagangan anak, yang dimaksud anak adalah mereka yang umurnya kurang dari 18 tahun. Bukti empiris menunjukkan, perempuan dan anak paling banyak menjadi korban.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Orang tahun 2020, Indonesia masuk lapis kedua dalam standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Data Pemerintah Indonesia yang dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI)yang bekerja di luar negeri jadi korban perdagangan manusia. Saat ini ada 6,5 juta-9 juta TKI bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Organisasi Migrasi Internasional (IOM), 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.

Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan tujuan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Unicef mengestimasikan sekitar 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 30 persen perempuan pelacur di Indonesia di bawah usia 18 tahun dan 40.000-70.000 anak jadi korban agency exploitation.

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlu instrumen hukum khusus untuk melindungi korban.

Setiap korban perdagangan orang berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan orang meliputi memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah. Tindak pidana perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

wa ode Rindang alamiah

Book, Party, and Love

Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (human trafficking ) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut. 1

Indonesia adalah negara di kawasan ASEAN yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina, serta sebelah Selatan berbatasan dengan Australia. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain. Banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (human trafficking ) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun pada makalah kami kali ini kami lebih focus membahas masalah perdagangan anak (child Trafficking).

Semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di berbagai berbagai Negara mengaruskan dunia menberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Untuk menangani masalah ini, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang yang berwenang menangani masalah perdagangan anak , yakni UNICEF (United Nations Children’s Fund). Upaya UNICEF dalam menangani kasus child trafficking telah dilakukan sejak dulu, namun sampai saat ini kasus child trafficking di beberapa Negara justru semakin meningkat, , misalnya Indonesia. Olehnya itu, kami tertarik untuk mengangkat judul “Peran UNICEF dalam Menangani Masalah Perdagangan Anak di Indonesia” untuk dibahas dalam makalah ini.

Batasan masalah dalam makalah ini adalah peran UNICEF dalam mengatasi masalah perdagangan anak di Indonesia..

Adapun Rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

  1. 1.Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan child trafficking?
  2. 2.Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia?
  3. 3.Bagaimana peran UNICEF dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia?
  4. 4.Hambatan apa yang dihadapi oleh UNICEF dalam mengatasi masalah perdagangan anak di Indonesia, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

  1. 1.Dapat mengetahui Factor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan child trafficking
  2. 2.Dapat mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia
  3. 3.Untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani masalah child trafficking. khususnya yang terjadi di Indonesia
  4. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam mengatasi masalah perdagangan anak di Indonesia, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut

Dari tujuan diatas diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat digunakan untuk:

– Manfaat Akademik

Dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai peran UNICEF dalam menangani masalah child trafficking, serta dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam menagani masalah tersebut.

– Manfaat Praktis

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan kepada para pembaca dalam hal menyikapi kasus child trafficking yang semakin marak terjadi di Indonesia serta bagaimana upaya untuk menangani masalah tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Dalam makalah ini, tingkat analisis yang digunakan oleh penulis adalah perilaku kelompok yang dikemukukakan oleh Mohtar Mas’oed, yang berasumsi bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil diberbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politburo dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan dan sebagainya. Perspektif yang digunakan oleh penulis adalah pluralist perspective. Diana L. Eck menjelaskan bahwa pluralism adalah suatu sistematika serta kerangka dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari system lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dalam pluralism, aktor non negara adalah aktor paling penting dalam bahasan hubungan internasional. Ada empat aspek penting dalam perspektif pluralism, yaitu:

  1. Aktor non-negara adaalah salah satu unsur penting dalam dunia politik. Organisasi Internasional adalah salah satu contoh aktor politik non-negara
  2. Kaum pluralis beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang berdiri sendiri, Negara dalam hal ini terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan dan birokrat lainnya
  3. Pluralis juga bertentangan dengan kaum realis yang mengatakan bahwa Negara adalah aktor rasional. Dalam situasi pembuat keputusan, aktor politik dalam hal ini cenderung untuk saling berkompromi tergabung dalam suatu forum atau kelompok lainya, menggunakan posisi tawar (bargaining position) dan mengedepankan kepentingan nasionalnya
  4. Agenda internasional bagi kaum pluralis cenderung bersifat ekstensif. Pluralis tidak hanya membahas masalah keamanan nasional secara fisik, tetapi juga melalui aaspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya.

Pluralism erat kaitannya dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kemasyarakatan merupakan hal yang paling penting untuk mengupayakan kesejahterahan rakyat ramai dan di sisi lain pluralism menawarkan pendekatan social juga dapat berinteraksi dengan pemerintah dan cara kerjanya yang mengutamakan pengakuan bentuk multikulturalisme dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar NGO melakukan pendekatan langsung pada masyarakat terlebih dahulu untuk memulai program kerjanya. Mereka meyakini bahwa apabila mereka menyediakan sumber daya, maka penduduk local akan lebih untuk mendidik masyarakat untuk lebih mandiri dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dalam pemahaman mengenai masalah yang diteliti, maka perlu untuk dikemukakan makna dari konsep-konsep yang dipergunakan. Defenisi konsepsional merupakan defenisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak-anak (United Nations Convention on the Rights of the Child 1989), “seorang anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun 1 Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus,

seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap ia belum berusai 18 tahun, maka ia adalah anak termasukyang masih di dalam kandungan. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

  • eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
  • eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
  • eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),
  • perdagangan adopsi,
  • penjodohan.

Pelaku dalam perdagangan (trafficking) anak dan perempuan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) unsur. Pembedaan dilakukan berdasarkan peranannya masing-masing dalam tindakan perdagangan (trafficking):

  1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan;
  2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan;
  3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

Modus operandi rekrutmen terhadaop kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsin agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Unicef adalah singkatan dari “United Nations Emergency Children’s Fund” dimana organisasi internasional yang di bawah naungan PBB ini didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup didunia yang luluh lantah akibat dari perang dunia ke II. Awal terbentuknya Unicef dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulaimempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak (Unicef). Didirikan untuk membantu anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. 2

Pada awalnya, para pemimpin Unicef berpikir itu yang paling penting untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan gizi. Unicef bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa karena banyak peternakan hancur dalam perang. Pada tahun 1950, Unicef akan menutup diri karena kondisi di Eropa jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membuat UNICEF bagian permanen dari PBB. Mereka juga resmi berubah nama menjadi Dana Anak PBB.

Setelah krisis pangan dan medis dari akhir 1940-an berlalu Unicef terus melakukanperannya sebagai organisasi bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah dan selama tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur vokal tentang hak anak. Selama tahun 1980, Unicef membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi manusia yang paling banyak meratifikasi perjanjian hak dalam sejarah, dan Unicef memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya.

Pada tahun 1946 tantangan besar pertama Unicef adalah membantu anak-anak di Eropa yang hidupnya telah hancur akibat Perang Dunia II. Selama 65 tahun terakhir Unicef telah menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. Unicef memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan bekerja dengan mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan. Dari awal di Eropa pada tahun 1940-an Unicef saat ini bekerja di 190 negara melalui program negara dan Komite Nasional. Unicef adalah kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia di mana hak-hak setiap anak terealisasikan. Unicef memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide yang paling inovatif menjadi kenyataan. Itulah yang membuat unicef tergolong unik di antara organisasi-organisasi lain dunia, dimana mereka selalu berhadapan langsung dengan anak-anak atau kaum muda lainnya, karena setiap anggota unic`ef percaya bahwa mengasuh dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia.

Unicef merespon terhadap anak dalam situasi darurat, seperti jenis produk makanan dan membangun kembali infrastruktur kesehatan di daerah yang dilanda perang. Unicef juga bekerja untuk mempromosikan kesehatan anak dan kesejahteraan non-situasi darurat, dengan program berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi pekerja anak atau menyusui advokat.

Prioritas UNICEF dapat dikelompokkan menjadi lima bidang strategis utama, yakni:

  1. Kelangsungan Hidup Anak dan Pembangunan
  2. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gende
  3. HIV / AIDS dan Anak
  4. Perlindungan Anak
  5. Advokasi dan Kemitraan untuk Hak Anak

1Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

2 Standar internasional lain dengan ketentuan yang relevan termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Dikriminasi terhadap Perempuan (1979),

Konvensi tentang Hak Penyandang Cacat (2008) dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Penduduk Asli (2007). Studi PBB tentang Kekerasan terhadap Anak

(2006) juga merupakan dokumen rujukan penting.

Dewasa ini, salah satu permasalahan serius yang menyita perhatian masyarakat internasional adalah kejahatan transnasional yakni perdagangan manusia (human trafficking) dari suatu negara ke negara lain. Tiap tahun, jutaan individu yang mayoritas perempuan dan anak-anak ditipu, dijual, atau sebaliknya dipaksa masuk ke dalam situasi eksploitasi yang tidak bisa mereka hindari. Mereka adalah komoditas bernilai miliar dollar bagi industri yang didominasi oleh kelompok kriminal yang terorganisir. Masalah perdagangan anak menjadi masalah yang kini harus menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Anak yang diperdagangkan kehilangan haknya dan satu-satunya adalah menuruti apa kemauan pembelinya.

Perdagangan jelas berhubungan dengan motif untuk mencari keuntungan baik itu bersifat menguntungkan pribadi ataupun kedua belah pihak serta hajat hidup orang banyak. Sinergitas dengan perdagangan anak yang menjadi salah satu kajian Hubungan Internasional, motif atau tujuan utama dari hal ini adalah ekonomi yang pastinya berimbas pada kajian hubungan Internasional yang lainnya. Kebanyak kasus perdagangan anak terjadi secara transnasional dikarenakan kemudahan bagi para pelaku ini untuk dilacak dalam gerak-geraknya. Era globalisasi cukup memberi kntribusi terhadap perkembangan perdagangan anak, dimana mobilitas untuk melakukan kejahatan perdagangan anak dari satu negaran ke negara semakin mudah dan cepat untuk dilakukan. Perdagangan anak dipicu dengan adanya permintaan yang juga menjadi motif para pengguna jasa (konsumen) dari tindak criminal ini. Diantaranya yakni eksploitasi seks. Anak-anak yang yang menjadi korban tindakan ini mengalami kekerasan secara fisik maupun mental. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mereka inginkan dan terkadang tidak mendapatkan apa-apa sebagai bayarannya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan child trafficking ini adalah:

Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-hari. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.

  • Kurangnya Pendidikan dan Informasi

Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan anak. Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan anak membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan anak khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan anak tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan unutuk menggnakan bahasa dinegara tersebut.

  • Kurangnya Kepedulian Orang Tua

Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak- anak korban trafficking misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukan hasil yang memuaskan, terbukti kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada:

– dibuatnya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafiking, UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang tertrafik diluar negeri .

– undang-undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

– Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak. Dimana Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

– adanya RPSA (Rumah Perlindungan Sementara Anak), dimana fungsi dari RPSA ini adalah:

  • Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan selah (emergency service).
  • Perlindungan (Protection).
  • Pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar (rehabilitiasoan).
  • Pemulihan kondisi mental anakakibat tekanan dan trauma (revovery).
  • Advokasi.
  • Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, lembaga lainnya (reunifikasi).

Penguatan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghapusan perdagangan orang tercermin dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dan adanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Program Legislasi Nasional 2005-2009 menegaskan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang berada diurutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2005. Penindakan hukum kepada pelaku (trafficker) digiatkan melalui peningkatan kapasitas penegak hukum serta peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan pihak penegak hukum negara sahabat sehingga Kepolisian Republik Indonesia berhasil memproses 23 kasus dari 43 kasus yang terungkap. Upaya-upaya diatas cukup membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam melihat kasus perdagangan anak ini, meskipun pada kenyataanya penerapan dari upaya-upaya tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah terbesar
dalam praktik perdagangan anak internasional. Olehnya itu UNICEF sebagai badan atau lembaga yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Indonesia. Saat ini program-program UNICEF di Indonesia mencakup serangkaian isu, yakni:

  1. Kesehatan dan Gigi
  2. Pendidikan Dasar untuk Semua
  3. Perlindungan Anak
  4. Memerangi HIV/AIDS
  5. Air dan Kebersihan Lingkungan

Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia juga terwujud melalui kerjasama yang dijalankan dalam program National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Pengimplementasian National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs) terwujud dengan adanya pelaksanaan program-program yang berkaitan dalam upaya menangani masalah perdagangan anak di Indonesia (2002-2007). Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional, UNICEF kurang mendapatkan hasil yang optimal. Dalam upaya untuk penurunan angka perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia tidak memperoleh hasil sesuai target pencapaian. Hal ini dikarenakan UNICEF memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan perannya.

Dengan semakin banyaknya kasus-kasus perdagangan anak di dunia khususnya di Indonesia, UNICEF sebagai satu-satunya organisasi di dunia yang menangani masalah anak diseluruh dunia, mempunyai perhatian khusus akan hal tersebut. dengan dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam deklarasi hak-hak anak serta dengan pendauan yang sistematis dari konvensi hak anak tahun 1989 UNICEF menjalankan fungsinya dalam memerangi perdagangan anak di seluruh dunia. Dalam menjalankan fungsinya di Indonesia, UNICEF dalam mengatasi perdagangan bekerja dengan sebuah konsep yang bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang memberi perlindungan kepada anak. Dengan membagun lima komponen yaitu peraturan, budaya, meningkatkan kewaspadaan anak terhadap perdagangan anak, melibatkan anak melalui forum-forum anak untuk menyuarakan bahaya dari prdagangan anak, komitmen pemerintah, dan mengkampanyekan masalah perdagangan anak, maka diharapkan masalah perdagangan anak di Indonesia akan berkurang, serta membuka kesadaran masyarakat akan masalah perdagangan anak dan semakin mendorong pemerintah untuk memerangi masalah perdagangan anak. Hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan di Indonesia adalah adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga hukum, dan masyarakat yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah pusat dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal.

Dalam menangani permasalahan perdagangan anak yang semakin marak dan semakin mengkhawatirkan tersebut menurut penulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain : Pertama, Pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam memberikan ijin untuk bekerja keluar negeri terutama apabila ada yang akan memalsukan dokumen, bukannya malah memberikan dukungan kepada para pelaku perdagangan yang biasanya membuat dokumen palsu karena ingin memperoleh keuntungan dengan menerima suap untuk keuntungan pribadinya seperti yang terjadi dibeberapa negara lainnya Kedua, Meningkatkan ekonomi calon korban sebagai salah satu cara mencegah adanya perdagangan dan kesadaran publik khususnya para calon korban mengenai bahaya trafficking serta perlindungan yang diberikan kepada para korban, selain itu juga agar pemerintah mau bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia. Ketiga, menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negeri untuk membantu mengintegrasi, me-reintegrasi dan pemulihan para korban. Menyediakan perlindungan bagi para korban bentuk-bentuk perdagangan. Selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan trafficking (perdagangan) antara lain adalah hendaknya aparat Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan, konsisten dalam menangani kasus trafficking (perdagangan) anak dengan memberikan prioritas penangan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Upaya untuk mencegah dan menangani masalah child trafficking juga harusnya dilakukan dalam tiga tingkatan:

  1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
  2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
  3. Ditingkat negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.
  1. Child trafficking terjadi kaarena beberapa faktor, yakni kemiskinan, kurangnnya pendidikan dan informasi, serta upaya penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah
  2. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebikajan dalam menangani masalah child trafficking ini, antara lain dengan adanya undang-undang no.21 tahun 2007, undang-undang no.23 tahun 2002, serta dengan adanya Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sementara anak).
  3. Salah satu peran UNICEF dalam menangani masalah child trafficking di Indonesia adalah dengan Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang dijalankan dalam program National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking (NPAs), namun hambatan yang di hadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan di Indonesia adalah Adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup pemerintah daerah, aparat keamanan, letak geografis, lembaga hukum, dan masyarakat yang menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah pusat dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal
  4. Upaya untuk menangani masalah child trafficking seharusnya dilakukan dalam tiga tingkatan, yakni:
    1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
      1. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
      2. Ditingkat negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.
Peringkat broker opsi biner:
Tempat berinvestasi
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: