Persyaratan Sistem Perdagangan Hari

Peringkat broker opsi biner:

Cara Mengurus atau Mendapatkan Label SNI

Berbicara soal produk, baik itu barang, makanan, atau minuman di sekitar kita mungkin tak terbayang jumlahnya. Jangankan yang dapat dilihat oleh pengamatan sehari-hari, barang-barang terdekat alias yang biasa digunakan pun bisa jadi banyak jumlahnya.

Lalu, bagaimana dengan kualitas atau keamanan dari barang, makanan, yang biasa kita gunakan atau konsumsi tersebut?

Karena itulah, perlu adanya standar, yakni ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Pemerintah Indonesia sendiri dalam hal ini telah memiliki aturan, yakni Standar Nasional Indonesia (SNI).

SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia. Perumusan SNI sendiri berlandaskan hukum pada PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pada sebuah produk, SNI diterapkan dalam bentuk stempel pada setiap barang yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tanda tersebut menjamin kalayakan atau kualitas produk yang telah sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Banyak sisi positif atau keuntungan yang bisa diambil dari produk yang telah mendapatkan label SNI.

Dari sisi konsumen, hal ini akan menjamin hak keamanan yang menggunakan barang-barang tersebut. Konsumen bisa merasa nyaman dan yakin jika produk yang mereka gunakan telah berstandar SNI.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha atau produsen, label SNI akan melindungi hak-hak dan juga kewajiban dalam proses produksi atau pemasaran suatu produk. Ini menjadi nilai lebih sebab produsen akan memiliki jaminan kualitas pada barang-barang yang mereka produksi sehingga peluang untuk menembus pasar menjadi lebih terbuka.

Namun, khususnya untuk produsen, masih banyak pelaku usaha atau bisnis yang masih belum begitu paham cara mengurus atau mendapatkan label SNI untuk barang yang mereka produksi.

Peringkat broker opsi biner:

Banyak faktor yang melatarbelakangi hal itu, misalnya, rasa malas, tak butuh, atau merasa sudah aman dengan produk yang tak ber-SNI. Padahal, mempunyai produk yang ber-SNI sangat penting, baik dari sisi keamanan, legalitas, maupun kepercayaan dari konsumen.

Berikut ini adalah cara atau prosedur untuk mengurus atau mendapatkan label SNI.

1. Isi Formulir Permohonan SPPT SNI

SPPT merupakan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Langkah pertama, ada harus mengisi formulir SPPT ini. Pada prosesnya, saat mengisi, Anda akan membutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran, yaitu:

  • Fotokopi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang dilegalisasi. Sertifikat ini bisa didapatkan di Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
  • Sertifikat dari LSSM negeri asal produk yang sudah punya perjanjian saling pengakuan dengan KAN, ini jika produk tersebut adalah produk impor yang berasal dari luar negeri.

2. Verifikasi Permohonan

Langkah selanjutnya adalah akan verfikasi permohonan yang dilakukan oleh LSPro-Pustan. Dalam prosesnya, akan dilakukan verifikasi terhadap beberapa hal, yakni jangkauan lokasi audit dan kemampuan memahami bahasa setempat.

Proses ini biasanya akan memakan waktu satu hari dan setelah verifikasi selesai Anda akan diberi invoice soal rincian biaya yang harus dibayarkan.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

Tahap berikutnya adalah pengecekan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu. Akan dilakukan pemeriksaan soal kelengkapan dan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI.

Dalam audit kecukupan, tim akan melakukan peninjauan terhadap dokumen Sistem Manajemen Mutu yang kita miliki. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hal ini, koreksi harus dilakukan dalam waktu maksimal dua bulan.

4. Pengujian Sampel Produk

Dalam prosesnya, Tim LSPro-Pustan akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tersebut.

Proses pengujian ini dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi. Jika dilakukan di laboratorium milik produsen, diperlukan saksi saat pengujian.

Sampel produk diberi label contoh uji (LCU) dan disegel. Proses ini butuh waktu minimal 20 hari kerja.

Bila ternyata hasilnya belum sesuai, Anda akan diminta untuk menguji sendiri produk tersebut sampai sesuai, lalu dicek kembali oleh tim LSPro-Pustan.

5. Penilaian Sampel Produk

Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.

6. Keputusan Sertifikasi

Setelah semua proses di atas selesai dilaksanakan, tim akan merapatkan hasil audit dan hasil uji. Semua dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin.

Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu tujuh hari kerja, sedangkan rapat panel berlangsung selama satu hari.

7. Pemberian SPPT-SNI

LSPro-Pustan akan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yang bersangkutan setelah rapat panel usai.

Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yang memenuhi: kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta sistem manajeman mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk.

Jika semua ketentuan itu terpenuhi, LSPro-Pustan Deperin akan menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon.

Biaya pengurusan SNI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 63 tahun 2007 dengan perkiraan biaya sekitar Rp 10-40 juta.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pendahuluan

Pada tanggal 25 November 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (“PP No. 80/2020”). Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (“PMSE”).

PP No. 80/2020 diterbitkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap PMSE serta pelakunya dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, dan adil.

Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan PMSE sebelum berlakunya PP No. 80/2020 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP No. 80/2020 paling lambat pada tanggal 25 November 2021.

Pihak Terkait

PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usaha terdiri atas (i) Pedagang (Merchant), (ii) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE Operator”), dan (iii) Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary service).

Pelaku usaha domestik termasuk PMSE Operator dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan, kualifikasi pelaku usaha asing harus memenuhi kriteria berupa: (i) jumlah transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) jumlah paket pengiriman, dan/atau (iv) jumlah arus atau pengakses dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.

Persyaratan PMSE

Para pihak dalam PMSE wajib memiliki, mencantumkan atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. PMSE yang diselenggarakan lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor-impor dan informasi dan transaksi elektronik.

Kewajiban Pelaku Usaha

Pedagang yang melaksanakan PMSE dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh Penyelenggara PMSE diwajibkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan Penyelenggara PMSE sesuai dengan standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kegiatannya, Penyelenggara PMSE berkewajiban untuk:

  • mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id).
  • mengutamakan penggunaan alamat protokol internet (IP address).
  • menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data.
  • melakukan pendaftaran sistem elektronik.
  • memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan.
  • menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
  • mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Selain itu, Penyelenggara PMSE wajib untuk bertindak cepat untuk menghapus tautan elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan mengenai hal tersebut.

Lebih lanjut, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang paling sedikit mencakup:

  1. alamat dan nomor kontak pengaduan.
  2. prosedur pengaduan konsumen.
  3. mekanisme tindak lanjut pengaduan.
  4. petugas yang kompeten dalam memproses layangan pengaduan.
  5. jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan suatu wujud kesepakatan para pihak di dalam PMSE, yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen. Kontrak elektronik yang ditujukan kepada konsumen di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kontrak elektronik dapat berupa perjanjian perikatan jual beli atau perjanjian lisensi.

Dalam hal kontrak elektronik adalah perjanjian jual beli, maka kontrak elektronik harus memuat:

  1. identitas para pihak.
  2. spesifikasi barang dan/atau jasa yang disepakati.
  3. legalitas barang dan/atau jasa.
  4. nilai transaksi perdagangan.
  5. persyaratan dan jangka waktu pembayaran.
  6. prosedur operasional pengiriman barang dan/atau jasa.
  7. prosedur pengembalian barang dan/atau jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan.
  8. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
  9. pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Apabila kontrak elektronik adalah perjanjian lisensi, maka kontrak elektronik harus memuat (i) lisensi pengguna akhir, (ii) lisensi pengubahan, pengembangan atau modifikasi, (iii) lisensi publik, (iv) lisensi untuk berbagi, dan (v) pemberian lisensi kembali kepada pihak.

Kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak jika:

  • sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik;
  • kesesuaian informasi antara yang tercantum dalam kontrak elektronik dengan yang tercantum dalam penawaran secara elektronik;
  • terdapat kesepakatan para pihak mengenai syarat dan kondisi penawaran;
  • dilakukan oleh subjek hukum yang cakap;
  • terdapat hal tertentu yang diperjanjikan; dan
  • tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai tanda persetujuan para pihak dalam PMSE.

Perlindungan Data Pribadi

Penyelenggara PMSE wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi dari APEC Privacy Framework. Pemilik data pribadi berhak untuk meminta penghapusan data pada sistem, jika pemilik data pribadi bermaksud untuk keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE.

Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan atau sistem pembayaran lainnya. Penyelenggara PMSE dapat bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran.

Pengiriman Barang dan Jasa

Dalam setiap pengiriman barang, pelaku usaha harus memastikan keamanan, kelayakan, kerahasiaan, kesesuaian dan ketepatan waktu pengiriman barang dan/atau jasa.

Pengiriman atas barang atau jasa digital dianggap sah jika telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan/atau beroperasi sesuai dengan petunjuk penggunaan teknis.

Penukaran dan Pembatalan

Pelaku usaha, baik domestik maupun asing, wajib memberikan jangka waktu paling sedikit dua hari kerja sejak barang dan/atau jasa diterima oleh konsumen, untuk menukar atau membatalkan pembelian, jika:

  • barang/jasa yang dikirim salah dan/atau tidak sesuai;
  • jangka waktu aktual pengiriman salah dan/atau tidak sesuai;
  • cacat tersembunyi;
  • rusak; atau
  • kadaluwarsa.

Penyelenggara PMSE wajib menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen.

Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa, para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa, baik melalui (i) pengadilan, (ii) penyelesaian sengketa elektronik, (iii) mekanisme lainnya, atau (iv) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jika sengketa mengandung unsur internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Firdy Hari Saputra

All about sharing safety knowledge.

Senin, 24 Desember 2020

PERSYARATAN SML (SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN)

PERSYARATAN UMUM
– persyaratan SML berdasarkan proses siklus yg dinamis dari : merencanakan, menerapkan, memeriksa, mengkaji
– Membuat kebijakan lingkungan yang memadai bagi organisasi
– Mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan produksi atau jasa dari organisasi di masa lalu, sekarang dan yang akan datang yang direncanakan untuk menentukan dampak penting terhadap lingkungan
– Mengidentifikasi persyaratan perundang-undangan dan peraturan yg relevan
– Mengidentifikasi prioritas dan menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yg sesuai
– Membuat struktur dan program untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
– Memudahkan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemantauan, tindakan koreksi, audit dan pengkajian untuk menjamin kebijakan dipenuhi dan SML tetap sesuai
– Mampu menyesuaikan terhadap perubahan situasi

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

– sesuai dengan sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan produksi atau jasa
– Mencakup komitmen untuk penyempurnaan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran
– Memberikan kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan
– Mencakup komitmen untuk memenuhi perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang relevan
– SML didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara serta dikomunikasikan ke semua karyawan
– Tersedia untuk umum

PROSEDUR KEBIJAKAN
– Top manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan lingkungan dan Kebijakan ini harus memenuhi persyaratan ISO 14001
– Semua orang di organisasi harus memahami kebijakan lingkungan dan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

PERENCANAAN
– Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produksi atau jasa sehingga organisasi tersebut dapat mengendalikan
– Organisasi harus menjamin bahwa aspekaspek yang berkaitan dengan dampak penting dipertimbangkan dalam menyusun tujuan lingkungannya
– Organisasi harus mengemban informasi ini selalu mutakhir
– Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yg biasa diacu oleh organisasi yg berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan produksi atau jasa

TUJUAN DAN SASARAN
– Organisasi harus membuat dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan yg terdokumentasi pada setiap fungsi dan tingkat yg relevan di dalam organisasi
– Pada saat mengkaji tujuannya, organisasi harus mempertimbangkan persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya
– Tujuan dan sasaran harus konsisten dengan kebijakan lingkungan termasuk komitmennya terhadap pencemaran lingkungan
– Sasaran dan Tujuan dapat mencakup : Pengurangan timbulan sampah, Penipisan sumber daya, Pencegahan polusi, Parameter desain produk Lingkungan, Dampak lingkungan dari pemasok dan subkontraktor kegiatan
– Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam perusahaan untuk Target dan Tujuan meliputi:
1. Jumlah bahan baku / energi per unit produksi
2. Jumlah emisi / rilis / limbah secara keseluruhan dan per unit produksi
3. Jumlah insiden lingkungan / pelanggaran
4. Jumlah bahan daur ulang yang digunakan dalam kemasan dan produksi
5. Potensi daur ulang produk perusahaan
6. Lingkungan biaya operasional produksi per unit / per pelanggaran atau insiden
7. Restorasi lingkungan proyek atau lainnya yang positif dalam program lingkungan hidup

PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN
– Organisasi harus membuat dan memelihara program manajemen lingkungan
– Menunjuk penanggung jawab
– Menentukan jangka waktu yang dicapai

PENERAPAN DAN OPERASI
– Peranan, tanggungjawab dan kewenangan harus ditentukan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memungkinkan pelaksanaan manajemen lingkungan secara efektif
– Manajemen harus menyediakan sumberdaya yg penting untuk penerapan dan pengendalian sistem menejemen lingkungan. Sumber daya tsb meliputi sumberdaya manusia, ketrampilan khusus, sumberdaya teknologi dan keuangan
– Manajemen puncak organisasi harus menunjuk wakil khusus dari manajemen tanpa memandang tanggungjawab lainnya

PELATIHAN, KEPEDULIAN DAN KOMPETENSI

– Organisasi harus mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan

KOMUNIKASI
– Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi
– Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yg terkait
– Organisasi harus memperhatikan proses untuk komunikasi eksternal tentang aspek lingkungan yang penting dan merekam keputusannya

DOKUMENTASI
– Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam media cetak atau elektronik untuk : Menerangkan unsur-unsur intisistem manajemen dan interaksinya, Memberikan petunjuk dokumentasi yg terkait

Peringkat broker opsi biner:
Tempat berinvestasi
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: